NEWSRI – Menjelang Bulan Ramadan, DPRD Kabupaten Lebak menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mempersiapkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPRD, Jumat (13/2/2026). Fokus utama pembahasan adalah kesiapan distribusi MBG sebelum dan selama bulan puasa.
Rakor tersebut melibatkan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Lebak, serta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Pembahasan mencakup teknis menu, pola distribusi, hingga mekanisme konsumsi selama Ramadan. Seluruh pihak diminta memastikan pelaksanaan berjalan tanpa hambatan.
Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program nasional tersebut. Menurutnya, sinkronisasi peran menjadi kunci agar penyaluran tepat sasaran.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan sekaligus mengetahui secara detail mekanisme penyaluran MBG, baik menjelang maupun selama Bulan Ramadan di Kabupaten Lebak,” kata Juwita saat berada di ruang rapat.
Ia menambahkan, perencanaan matang diperlukan untuk mengantisipasi kendala teknis di lapangan. Program MBG menyasar penerima manfaat yang cukup luas, termasuk pelajar di berbagai kecamatan. Karena itu, kesiapan sistem distribusi menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengungkapkan saat ini telah beroperasi 70 dapur MBG di sejumlah wilayah. Selain itu, sekitar 80 dapur lainnya sedang dalam tahap persiapan. Seluruhnya merupakan bagian dari target 270 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jumlah tersebut merupakan bagian dari total rencana 270 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lebak,” ucapnya.
Amir berharap, perluasan dapur aktif dapat memperluas jangkauan layanan selama Ramadan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh kecamatan mendapatkan manfaat program tersebut.
“Harapan kami, penyaluran MBG di bulan Ramadan bisa menyeluruh di Lebak, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah SPPG, Asep Royani, menyampaikan bahwa teknis distribusi saat Ramadan masih menunggu arahan resmi dari BGN. Penyesuaian waktu dan mekanisme konsumsi akan diselaraskan dengan aktivitas puasa.
“Pihak kami saat ini masih menunggu arahan dan sosialisasi lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional terkait teknis penyaluran MBG di bulan puasa. Tentunya MBG akan kami salurkan selama Ramadan,” terangnya.
Melalui rakor ini, DPRD dan pemerintah daerah berharap implementasi MBG tetap optimal selama Ramadan. Penyaluran diupayakan menjaga kualitas gizi sekaligus menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat di bulan suci.
